Khofifah Indar Parawansa: Antara Penghargaan Internasional dan Isu Hukum

Detikabar.info - Khofifah Indar Parawansa, mantan Gubernur Jawa Timur periode 2019–2024 dan Menteri Sosial RI 2014–2018, kembali menjadi sorotan publik pada tahun 2025. Namanya mencuat dalam dua konteks berbeda: penghargaan internasional sebagai salah satu dari 500 Muslim paling berpengaruh di dunia, dan pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi saat menjabat sebagai Menteri Sosial

berita khofifah terbaru

Pengakuan Internasional: Masuk Daftar 500 Muslim Berpengaruh Dunia 2025

Pada Oktober 2024, Khofifah kembali masuk dalam daftar "The World's 500 Most Influential Muslims 2025" yang dirilis oleh The Royal Islamic Strategic Studies Centre, Yordania. Penghargaan ini diberikan atas kontribusinya dalam bidang politik, sosial, dan pemberdayaan perempuan di Indonesia.

Khofifah dinilai memiliki pengaruh besar di dunia politik versi The Muslim 500. Kehadirannya di berbagai forum menarik banyak perhatian dan menjadi contoh bagi perempuan di Indonesia. Ia juga dikenal sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), organisasi perempuan terbesar yang berafiliasi dengan NU. Kiprahnya dalam mendukung persatuan antarumat beragama dan kampanye penutupan lokalisasi dengan menawarkan pekerjaan alternatif juga menjadi alasan masuknya Khofifah dalam daftar tersebut .

Dalam tanggapannya, Khofifah menyatakan bahwa penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas kerja kolektif yang telah dilakukan bersama berbagai pihak. Ia berharap pengakuan ini dapat memotivasi lebih banyak perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

berita khofifah terbaru

Dugaan Korupsi di Kementerian Sosial: Pelaporan ke KPK

Namun, di tengah penghargaan tersebut, Khofifah juga menghadapi isu hukum. Pada Juni 2024, Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) melaporkan Khofifah ke KPK terkait dugaan korupsi dalam proyek verifikasi dan validasi data orang miskin di Kementerian Sosial pada tahun 2015. Proyek tersebut diduga merugikan negara hingga Rp98 miliar, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) .

Ketua FKMS, Sutikno, menyatakan bahwa laporan awal telah disampaikan enam tahun lalu, namun belum ada tindak lanjut. Dengan bukti tambahan dari audit BPK, FKMS berharap KPK dapat segera menindaklanjuti kasus ini.

Menanggapi laporan tersebut, Khofifah menyatakan bahwa ia siap mengikuti proses hukum yang berlaku dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk melakukan penyelidikan. Ia juga menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Imbauan Bijak Bermedia Sosial di Tahun Politik

Selain itu, Khofifah juga aktif mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, terutama di tahun politik. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan media sosial untuk tujuan positif, seperti pemasaran produk UMKM, edukasi, dan penyebaran informasi yang benar.

Khofifah mengingatkan bahwa media sosial dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Namun, ia juga mengingatkan akan bahaya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten yang memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan selalu memverifikasi informasi sebelum membagikannya .

berita khofifah terbaru

Khofifah Indar Parawansa adalah sosok yang memiliki peran signifikan dalam pembangunan sosial dan politik di Indonesia. Penghargaan internasional yang diterimanya menunjukkan pengakuan atas kontribusinya dalam memberdayakan perempuan dan mendukung persatuan antarumat beragama. Namun, ia juga menghadapi tantangan hukum yang harus diselesaikan melalui proses yang transparan dan adil.

Di tengah dinamika politik dan sosial, Khofifah terus mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa. Sebagai tokoh publik, langkah dan sikapnya akan terus menjadi sorotan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

 

Share